Oleh: Dr. H. Sulthani, S.H., M.H.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum UMI Makassar
Setiap lima tahun sekali kita menggelar hajatan besar bernama Pemilu, Pilpres dan Wapres. Tujuannya satu: memilih wakil rakyat dan pemimpin.
Kekuasaan yang dimandatkan rakyat itu sejatinya bukan hadiah. Ia adalah alat. Alat untuk menata pemerintahan, menghadirkan keadilan sosial, mengikis ketimpangan, membuka akses pendidikan dan kesehatan yang layak, serta menciptakan lapangan kerja.
Itu teori.
Ketika Janji Menguap
Ironinya, begitu kursi kekuasaan diraih, janji manis kampanye cepat menguap. Yang tersisa justru kebijakan yang berpihak pada segelintir elite dan korporasi besar. Sumpah jabatan seperti dilupakan.
Sementara di bawah, rakyat kecil terus memeras keringat hanya untuk bertahan hidup. Hari ini kita dihadapkan pada kondisi yang memprihatinkan: minyak dan gas langka, listrik padam bergilir, harga-harga melambung, daya beli tertekan. Di sisi lain, upah buruh stagnan. Gaji ASN, TNI dan Polri tidak mengalami penyesuaian.
Wajar jika kemudian muncul penyesalan. Penyesalan karena suara politik dibarter dengan harga murah.
Pertanyaan mendasarnya: mengapa mandat yang diberikan untuk kemakmuran justru berbuah derita?
Politik Dagang dan Akar Derita
Jawabannya terletak pada politik transaksional. Money politics telah mengubah hubungan pemimpin dan rakyat menjadi hubungan dagang.
Ketika seorang calon harus keluar modal besar untuk menang, maka setelah menjabat fokusnya berubah. Pertama, mengembalikan modal kepada penyokong dana dan oligarki. Kedua, mengumpulkan modal untuk pemilu berikutnya.
Akibatnya, substansi pemilu tercerabut dari tujuan awalnya: kesejahteraan publik yang adil dan makmur. Partai politik pun yang seharusnya jadi kawah candradimuka pendidikan politik, hari ini banyak yang berubah jadi kumpulan oknum yang rakus harta dan abai pada hajat hidup orang banyak.
Jika kita diam, maka derita rakyat tidak akan ada akhirnya. Negara bisa dijajah oleh bangsanya sendiri.
Revolusi Paradigma, Bukan Lagi Reformasi
Untuk memutus rantai ini, kita tidak cukup hanya dengan reformasi atau restorasi. Kita butuh revolusi paradigma.
Pertama, pemilih harus dipaksa sadar. Jadilah pemilih cerdas dan kritis. Jangan jual suara demi sembako atau uang beberapa puluh ribu. Jadikan rekam jejak, integritas, dan program kerja yang realistis sebagai kompas utama.
Kedua, perguruan tinggi harus mengambil peran. Pendidikan politik dan demokrasi tidak bisa lagi diserahkan sepenuhnya kepada partai. Kampus harus turun, mengawal, dan mencerdaskan.
Ketiga, pemimpin harus ingat amanah. Kekuasaan itu titipan yang akan dipertanggungjawabkan. Keadilan tidak akan tercipta selama hukum masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kemakmuran tidak akan datang selama korupsi, kolusi dan nepotisme masih merajalela di birokrasi.
Dibutuhkan ketegaran moral para cendikiawan untuk bersuara lantang. Bukan pidato janji surga, tapi peringatan nyata.
Penutup: Saatnya New AMPERA
Rakyat sudah lelah dengan retorika. Setiap coblosan di bilik suara adalah manifestasi kerinduan akan kehidupan yang lebih baik, aman, dan sejahtera.
Pemimpin yang terpilih harus ingat satu hal: Anda adalah pelayan rakyat, bukan penguasa yang berhak menindas.
Hanya dengan menempatkan kepentingan rakyat di atas segala-galanya, cita-cita luhur bangsa untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dapat terwujud. Jika tidak, maka derita ini harus diakhiri. Saatnya kita proklamirkan kembali Amanat Penderitaan Rakyat / NEW AMPERA.
Makassar, 12 September 2026
