Oleh: Suryapto Sulchaerawan, S. H.
Lapangan Karebosi bukan sekadar ruang terbuka hijau. Ia denyut nadi Kota Makassar. Tempat warga berolahraga, berjualan, dan bernapas. Oleh karena itu, setiap rupiah yang dikucurkan untuk revitalisasi Karebosi adalah uang rakyat. Uang rakyat wajib diawasi sampai tuntas.
Sayangnya, sampai hari ini publik Makassar hanya disuguhi kabar burung dan pemberitaan media. Sementara aparat penegak hukum (APH) — Kepolisian dan Kejaksaan — masih memilih diam.
Diam itu berbahaya.
Diam Menumbuhkan Kecurigaan
Koordinator Divisi Pemantau Penegakan Hukum Institut Hukum Indonesia (IHI) Kota Makassar, Suryapto Sulchaerawan, S.H., atau Uya, tidak salah ketika menyuarakan kegelisahannya.
“Diamnya APH dapat menimbulkan kecurigaan publik. Apakah ada oknum yang membekingi dugaan korupsi proyek revitalisasi Karebosi?”
Pertanyaan itu sederhana, tapi menampar. Ketika APH tidak segera melakukan investigasi atas dugaan yang sudah ramai diberitakan media, maka ruang kosong itu akan diisi spekulasi. Dan spekulasi terburuk adalah: ada yang “kebagian”.
Kita tidak menuduh. Kita hanya menagih. Menagih kerja APH yang digaji negara untuk menyelidiki, bukan untuk menunggu.
Jangan Tunggu “Parlemen Jalanan” Turun
Uya mengingatkan, jika APH dan DPRD terus bungkam, jangan salahkan masyarakat jika “parlemen jalanan” turun ke jalan. Itu bukan ancaman. Itu sejarah. Di negeri ini, tekanan publik seringkali jadi satu-satunya cara agar kasus tidak “masuk angin”.
DPRD juga punya PR besar. Fungsi pengawasan tidak bisa hanya jadi stempel di atas kertas. Karebosi adalah aset strategis. Jika ada penyimpangan prosedur atau anggaran, maka DPRD wajib menjadi garda depan, bukan penonton.
Saatnya Uji Integritas
IHI sudah mengancam akan menyurati KPK jika APH lokal tak bergerak. Itu langkah yang benar. Kasus sebesar Karebosi tidak boleh ditangani setengah hati.
Kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Makassar sedang diuji. Bukan di ruang sidang, tapi di trotoar Karebosi yang sekarang sedang dibongkar-pasang.
Masyarakat tidak butuh konferensi pers. Masyarakat butuh tindakan: audit, panggil saksi, buka dokumen anggaran. Transparan.
Jika bersih, buktikan. Jika kotor, sikat.
Karena kalau tidak sekarang, kapan lagi? Dan kalau bukan APH, siapa lagi?
Karebosi milik kita semua. Jangan biarkan ia menjadi “proyek senyap” yang hanya menguntungkan segelintir orang. (ams)
