Oleh: Dr. H. Sulthani, S.H., M.H.
Advokat/Mantan Politisi/Akademisi FH UMI.
Dalam teori negara hukum demokratis, ada dua syarat mutlak kepemimpinan: cerdas dan jujur. Cerdas untuk merancang masa depan, jujur untuk menjaga agar rancangan itu tidak dibelokkan untuk kepentingan pribadi. Itulah esensi meritokrasi.
Namun mari kita jujur melihat cermin politik Indonesia hari ini. Pertanyaan yang harus kita ajukan bukan lagi “mengapa orang cerdas dan jujur tidak mau masuk politik?”, melainkan pertanyaan yang lebih pahit: “Apakah sistem politik kita memang sengaja didesain untuk menolak orang cerdas dan jujur?”
Jawabannya ada pada kemenangan telak politik pragmatis atas politik idealis.
Politik pragmatis adalah paham yang dipopulerkan Machiavelli dengan adagium the end justifies the means – tujuan menghalalkan segala cara. Dalam kacamata pragmatisme, kekuasaan bukan alat untuk mencapai kebaikan bersama (bonum commune), tapi tujuan akhir itu sendiri. Ukuran benar-salah tidak lagi ditentukan oleh moral dan konstitusi, melainkan oleh satu pertanyaan sederhana: apakah ini bisa mempertahankan kekuasaan dan mengamankan logistik?
Jika logika ini menjadi panglima, maka pasar politik akan mengalami seleksi terbalik.
Pertama, Kecerdasan Diganti Kepatuhan.
Orang cerdas itu merepotkan bagi oligarki. Ia kritis, banyak tanya, minta data, minta kajian, dan punya visi jangka panjang. Ia tidak bisa disuruh mengangguk untuk proyek yang tidak masuk akal.
Sistem pragmatis tidak butuh itu. Sistem butuh orang yang patuh, meski dungu. Karena yang patuh mudah dikendalikan. Yang dungu mudah diarahkan. Maka modal utama untuk mendapat jabatan bukan lagi kepintaran, melainkan dua hal: loyalitas buta dan “isi tas” yang tebal untuk menggerakkan mesin elektoral.
Akibatnya, kebijakan publik lahir bukan di ruang seminar atau laboratorium kajian, melainkan di ruang lobi, di kafe, di meja makan. Kebijakan yang seharusnya lahir dari riset bertahun-tahun, diputuskan dalam hitungan jam demi bagi-bagi kue kekuasaan.
Kedua, Kejujuran Dianggap Sebagai Ancaman Sistem.
Orang jujur menuntut transparansi. Ia minta lelang terbuka, ia minta audit, ia menolak fee proyek, ia menolak titipan jabatan.
Dalam ekosistem politik yang sudah saling menyandera dengan “kartu truf” kasus masing-masing, kejujuran adalah virus. Ia merusak kenyamanan. Maka orang jujur akan diisolasi. Ia akan dicap tidak loyal, tidak paham lapangan, tidak bisa diajak kerja sama, dan akhirnya disingkirkan secara perlahan.
Inilah yang disebut para ilmuwan politik sebagai adverse selection – seleksi alam yang terbalik. Yang busuk bertahan, yang baik tersingkir. Yang berintegritas memilih mundur karena muak, dan panggung pun akhirnya diisi oleh para peselancar oportunis: pandai memoles citra, rajin memuja atasan, miskin gagasan, namun kaya siasat.
Lihatlah dampaknya hari ini. Kita sibuk membangun mercusuar-mercusuar pencitraan, sementara fondasi retak. Kita sibuk mengganti istilah dan ganti program setiap ganti menteri, sementara mutu pendidikan, layanan kesehatan, kepastian hukum, dan pemberantasan kemiskinan struktural jalan di tempat. Infrastruktur mungkin berdiri, tapi tidak jarang mangkrak dan tidak menjawab kebutuhan rakyat. Karena dibangun bukan atas dasar kebutuhan, melainkan atas dasar kalkulasi keuntungan.
Jika bangsa ini terus memelihara politik pragmatis, kita sedang melakukan bunuh diri institusional secara perlahan. Kita sedang mewariskan negara kepada mediokritas. Dan sejarah mencatat, tidak ada negara besar yang dibangun oleh orang-orang medioker yang hanya berpikir aman hari ini.
Tugas kaum cendekia, akademisi, dan kampus hari ini bukan lagi hanya menulis jurnal. Tugasnya adalah merebut kembali akal sehat publik. Kita harus berani mengatakan bahwa kecerdasan dan kejujuran bukan aksesori, bukan pelengkap, melainkan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar untuk menata republik ini.
Jika orang cerdas dan jujur terus diam dan memilih di menara gading, maka jangan salahkan jika negeri ini terus ditata oleh mereka yang cerdas dalam mengakali, dan jujur dalam berbohong. (ams)
Makassar, 17 September 2026
